JATIMPOS.CO/BONDOWOSO. Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus mencari terobosan pendanaan guna mempercepat pembangunan infrastruktur. Salah satunya dengan mengajukan usulan anggaran senilai Rp300 miliar kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), memanfaatkan posisi Bondowoso yang telah memperoleh pengakuan UNESCO sebagai salah satu nilai tambah daerah.
Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, mengatakan kemampuan fiskal daerah saat ini masih terbatas jika hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, pemerintah daerah perlu membuka akses pembiayaan dari pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan yang lebih masif.
" Tidak mungkin pembangunan hanya mengandalkan PAD atau PBB. Pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan sekitar Rp17 miliar setahun, itu pun jika seluruh wajib pajak membayar. Dengan kondisi seperti ini, daerah harus aktif mencari sumber pendanaan lain," ujar Dhafir, Selasa (23/06/2026).
Menurut dia, APBD Bondowoso yang berada di kisaran Rp1,86 triliun masih belum cukup untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan pembangunan, terutama sektor infrastruktur yang membutuhkan anggaran besar. Karena itu, peluang yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah dengan kapasitas fiskal terbatas harus dimanfaatkan secara maksimal.
Dhafir menjelaskan, salah satu peluang tersebut adalah status Bondowoso yang telah mendapat pengakuan UNESCO. Pengakuan internasional itu dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat argumentasi daerah saat mengajukan program pembangunan kepada pemerintah pusat.
" Bondowoso sudah diakui UNESCO. Ini menjadi nilai lebih yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan dukungan pusat. Dulu juga pernah ada arahan agar daerah yang fiskalnya kecil mengembangkan potensi pariwisata dan kawasan yang memiliki pengakuan internasional," katanya.
Usulan yang diajukan ke Bappenas, lanjut Dhafir, berupa sejumlah paket pembangunan infrastruktur yang berada di luar skema Dana Alokasi Umum (DAU), dana transfer daerah, maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Seluruh program yang diusulkan difokuskan untuk meningkatkan konektivitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
" Kita mengusulkan sekitar Rp300 miliar. Tentu ini masih tahap usulan, namun kami berharap bisa mendapatkan dukungan dan terealisasi sehingga pembangunan infrastruktur di Bondowoso dapat berjalan lebih cepat," ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Bondowoso berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat menjadi stimulus bagi percepatan pembangunan, terutama pada sektor infrastruktur yang selama ini menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat.
Diketahui, komunikasi dan koordinasi dengan Bappenas dilakukan oleh sejumlah pihak dari Bondowoso, di antaranya Wakil Bupati Bondowoso, pimpinan DPRD, serta Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Bondowoso.(Eko)
