JATIMPOS.CO/PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Dinas Sosial (Dinsos) memastikan bahwa kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi peserta didik Sekolah Rakyat (SR) akan dimulai pada 15 Agustus 2025 mendatang.
Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinsos Pamekasan, Herman Hidayat Santoso, Jum'at (8/8/2025).
Herman menyebut bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan agar implementasi Sekolah Rakyat berjalan sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yang menempatkan program ini sebagai upaya strategis pengentasan kemiskinan berbasis pendidikan.
“Kami Dinas Sosial hanya mengantarkan agar Sekolah Rakyat ini berjalan sebagaimana keinginan Presiden. Untuk teknis di lapangan menjadi wewenang kepala sekolah,” ujarnya.
Herman mengungkapkan bahwa saat ini jumlah peserta didik Sekolah Rakyat di Pamekasan tetap konsisten sebanyak 50 siswa, terbagi dalam dua rombongan belajar (rombel) masing-masing berisi 25 siswa.
Kondisi ini bertolak belakang dengan sejumlah daerah lain di Indonesia yang mengalami gelombang pengunduran diri siswa dari program Sekolah Rakyat.
“Alhamdulillah, jumlah peserta tetap utuh. Ini berkat penguatan yang kami lakukan sejak awal, terutama membangun komunikasi intensif dengan siswa dan orang tua mereka,” jelasnya.
Ia tak menampik bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi, seperti keraguan orang tua terhadap masa depan pendidikan anak-anak mereka di Sekolah Rakyat, minimnya bukti konkret keberhasilan program ini, hingga faktor budaya lokal yang cenderung mengarahkan anak-anak Madura ke pondok pesantren.
“Kalau tidak ada penguatan dari awal, saya khawatir akan terjadi gelombang pengunduran diri seperti di daerah lain. Tapi kami terus bersilaturahmi dan memberikan pemahaman bahwa ini program prioritas Presiden,” tegas Herman.
Lebih lanjut, Herman juga melaporkan bahwa proses renovasi fisik gedung Sekolah Rakyat sudah mencapai 90 persen, dan ditargetkan selesai maksimal satu hari sebelum MPLS dimulai.
“Pak Bupati sudah meninjau langsung. Insya Allah, sebelum MPLS dimulai, gedung sudah siap digunakan,” ungkapnya.
Menutup pernyataannya, Herman menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar tempat belajar, tetapi merupakan upaya nyata negara untuk mengubah nasib keluarga miskin melalui jalur pendidikan.
“Kalau pendidikan anak-anak ini terbangun dengan baik, maka status sosial ekonomi keluarga mereka bisa meningkat. Inilah esensi utama Sekolah Rakyat yang diharapkan Bapak Presiden,” pungkasnya. (did).
