JATIMPOS.CO/SUMENEP - Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terus memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data akurat dan terpercaya. Upaya ini dilakukan lewat kemitraan strategis dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur.
Langkah ini menandai komitmen Pemkab Sumenep untuk memastikan setiap kebijakan daerah disusun berdasarkan data resmi yang relevan, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Pada Februari lalu, Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, memimpin kunjungan kerja ke Kantor BPS Jatim. Pertemuan tersebut membahas indikator pembangunan utama seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), indikator sosial-ekonomi, serta data sektoral strategis lainnya.
“Perumusan kebijakan publik harus berlandaskan data yang kredibel, bukan sekadar asumsi. Validitas dan ketepatan data merupakan pondasi utama agar pembangunan dapat berjalan efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Arif Firmanto. Rabu (26/6/2025).
Data-data dari BPS nantinya akan menjadi referensi utama dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2026.
Dalam sesi diskusi teknis, tim Bappeda Sumenep juga terlibat langsung dalam pendalaman materi bersama Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik (Nerwilis) BPS Jawa Timur, Nurul Andriana. Diskusi tersebut mengupas metode pengolahan data ekonomi serta analisis tren makro sektoral yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan.
“Melalui pemanfaatan analisis statistik yang mendalam, kita bisa secara presisi mengidentifikasi sektor prioritas maupun sektor yang membutuhkan intervensi. Ini menjadi kunci untuk merancang arah pembangunan jangka menengah dan panjang yang adaptif,” lanjut Arif.
Pihak BPS Provinsi Jawa Timur menyambut positif kolaborasi ini dan menyatakan komitmennya untuk terus mendukung Sumenep dengan menyediakan data yang berkualitas dan sesuai dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas.
Sinergi ini sejalan dengan pendekatan evidence-based planning, yakni perencanaan berbasis bukti/data yang kini menjadi standar nasional dalam penyusunan kebijakan publik yang efektif dan berdampak.
Diharapkan, kemitraan ini mendorong lahirnya kebijakan pembangunan Sumenep yang lebih responsif, terukur, dan relevan, termasuk untuk wilayah kepulauan. (Dam)
