JATIMPOS.CO/PONOROGO - Dinas Sosial Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Ponorogo merealisasikan anggaran Rp 1,3 miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Anggaran DBHCHT tersebut diperuntukkan untuk warga yang mengikuti pelatihan kerja kecantikan, tata busana, digital marketing hingga kerajinan batik.
Plt Kepala Disnaker Kabupaten Ponorogo, Henry Indrawardana mengatakan, untuk Rp 1,3 miliar itu terbagi menjadi dua. Diantaranya Rp 800 juta pada APBD induk. Sedangkan PAK dapat Rp 500 juta.
"Untuk (APBD) induk kemarin Rp 800 juta, kita gunakan pelatihan kerja berbagai macam," ujarnya, Rabu (4/11/2026).
Dirinya menambahkan, rinciannya digunakan untuk satu paket pelatihan make up artis, dua paket pelatihan tata busana, paket pelatihan digital marketing, paket satu paket pelatihan kerajinan batik. Satu paket pelatihan hantaran pernikahan, dua paket pelatihan kerajinan kayu, dua paket pelatihan pengolahan hasil pertanian, dan satu paket pelatihan konten kreator.
"Setiap pelatihan itu memang sesuai dari ketentuan kementerian yang mengeluarkan sertifikat, maksimal harus 16 orang," tuturnya.
Sehingga, secara total DBHCHT senilai Rp 800 juta untuk pelatihan 208 peserta dari beberapa paket itu. Para peserta itu ada yang sudah bekerja maupun bewirausaha," paparnya.
Ada sebanyak 53 sudah bekerja, sedangkan usaha atau wirausaha sendiri ada 96 orang, satu orang mengikuti pendidikan. Sehingga jika dikalkulasi sudah terserap kurang lebih 71% (peserta) dari pelatihan.
"Itu sudah bisa masuk ke dunia kerja dan berwirausaha. Ini luar biasa sekali, setidaknya kita bisa mengurangi tingkat pengangguran terbuka di 'Kota Reog' ini," jlentrehnya.
Sementara untuk PAK, Disnaker mendapatkan alokasi DBHCHT mendapat Rp 500 juta. Rencananya akan dilaksanakan yaitu pelatihan digital marketing dua paket, pelatihan tata busana satu paket, barista satu paket, batik satu paket, pelatihan pekerja domestik, pekerja domestik satu paket, dan pelatihan administrasi digital satu paket.
"Anggaran DBHCHT Ponorogo ini diharapkan bisa membagi untuk mereka yang berketrampilan," tandasnya.
Perlu diketahui, peredaran rokok ilegal merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang cukai. Berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
Masyarakat dihimbau mengenali ciri-ciri rokok ilegal, seperti tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai palsu atau bekas, serta pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya.(Adv/nur).