JATIMPOS.CO/KOTA MADIUN — Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menekankan agar masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tidak terkendala persoalan administrasi BPJS Kesehatan. Menurut dia, warga yang sakit harus menjadi prioritas dan tidak boleh kalah hanya karena status kepesertaan belum aktif.
“Orang sakit wajib diutamakan dan tidak boleh kalah hanya karena urusan administrasi. Jangan sampai saya mendengar itu,” tegas Bagus Panuntun.
Sebelumnya hal tersebut juga disampaikan oleh Plt Wali Kota Madiun saat menghadiri Forum Kemitraan dan Komunikasi Pemangku Kepentingan BPJS Kesehatan di Ruang 13 Setda Kota Madiun, Selasa (8/9/2026).
Bagus Panuntun mengatakan, kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus ditangani secara optimal. Karena itu, Pemkot Madiun telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat.
Saat ini, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Madiun mencapai 182.103 jiwa atau 90,39 persen. Angka tersebut masih di bawah target nasional sebesar 95 persen untuk kepesertaan aktif.
Meski demikian, secara keseluruhan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Madiun telah mencapai 98,80 persen. Selisih tersebut antara lain disebabkan adanya peserta yang sudah meninggal dunia, pindah domisili, maupun perubahan status lainnya sehingga kepesertaannya tidak lagi aktif.
Untuk mengejar target 95 persen peserta aktif, masih terdapat kekurangan sekitar 9.000 peserta. Pemkot Madiun memperkirakan kebutuhan anggaran untuk menutup kekurangan tersebut mencapai sekitar Rp 2,5 miliar.
“Kalau harus memenuhi kepesertaan itu mudah. Akan kita cukupi, tetapi jangan sampai ada masyarakat yang berobat kemudian terkendala BPJS-nya tidak aktif dan lain sebagainya,” katanya.
Pemkot Madiun sendiri saat ini mengover 69.957 peserta dengan 66.626 di antaranya berstatus aktif. Pemerintah daerah mengalokasikan sekitar Rp 32 miliar setiap tahun untuk pembayaran jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
Bagus Panuntun menyatakan Pemkot Madiun siap menambah anggaran apabila diperlukan untuk memenuhi target kepesertaan. Ia menegaskan anggaran tersebut merupakan uang rakyat yang harus kembali dalam bentuk manfaat bagi masyarakat.
“Prinsipnya jaminan kesehatan di Kota Madiun tidak sulit. Semua masyarakat Kota Madiun yang mau di kelas 3 akan kita biayai,” ujarnya.
Di sisi lain, Bagus Panuntun meminta BPJS Kesehatan meningkatkan kualitas pelayanan seiring besarnya anggaran yang dikeluarkan Pemkot Madiun. Ia berharap tidak ada warga yang tidak tertangani karena persoalan administrasi, termasuk ketika status kepesertaan belum aktif.
“Jangan sampai masyarakat terkendala hanya karena BPJS tidak aktif. Saya tidak mau dengar itu,” pungkasnya. (Adv/jum).
