JATIMPOS.CO/KAB. MOJOKERTO — Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Mojokerto menggelar audiensi dengan Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, bertempat di Smart Room SBK Pemkab Mojokerto.Rabu (24/4/2026)
Audiensi ini selain minta kejelasan seputar Bantuan Keuangan (BK) Desa tahun 2025, PKDI juga menyatakan Sinergi dengan pemerintah daerah dalam upaya membangun Kabupaten Mojokerto yang lebih baik.
Audiensi dihadiri sejumlah pejabat penting Pemkab Mojokerto, antara lain Sekda Teguh Gunarko, Kepala Bappeda Bambang Wahyudi, Kepala Bapenda Ardi Sepdianto, Kepala BKAD Iwan Abdillah, Kepala Inspektorat Puji Widodo, Kabag Pembangunan Yurdiansyah, dan Asisten Pemerintahan Bambang.
Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi sejak awal masa jabatannya, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. “Bidang kesehatan menjadi prioritas. Semua warga, terutama yang tidak mampu, harus bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis. Maka dari itu, kami luncurkan program Universal Health Coverage (UHC),” tegasnya.
Di bidang pendidikan, Bupati menekankan pentingnya perbaikan sarana dan prasarana sekolah. “Masih ada sekolah yang pakai papan tulis dari tembok yang dicat hitam. Ini harus kita perbaiki agar proses belajar-mengajar bisa berlangsung dengan nyaman,” ujarnya.
Tak hanya itu, persoalan rumah tidak layak huni (Rutilahu) juga menjadi sorotan. Berdasarkan laporan dari Pemprov Jatim, terdapat 22 ribu rumah yang kondisinya sangat memprihatinkan. “Kalau rutilahu tidak kita benahi, bagaimana bisa kita atasi stunting dan kemiskinan?” ujar Bupati.
Dalam aspek pemberdayaan masyarakat, Bupati menyebut pihaknya telah memfasilitasi pelatihan kewirausahaan, seperti pembuatan pentol bakso hingga pelatihan menjahit lengkap dengan pemberian peralatan usaha. “Kita ingin ada tindakan nyata, bukan hanya teori janji janji manis,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan kabar gembira bagi para guru TPQ, bahwa insentif mereka telah dinaikkan dari Rp.500 ribu menjadi Rp1.250.000. “ini bentuk perhatian penerintah pada guru TPQ uabg berjasa dalam bidang agama,“ jelasnya
Terkait bantuan keuangan desa (BK), itu merupakan juga termasuk hibah dan itu menurut Bupati Gus Barra adalah hukumnya sunah, bila dikerjakan dapat pahala bila ditinggalkan tidak apa apa, tapi pemerintah tetap memberikan perhatian.
Dengan dukungan teknologi aplikasi terbaru, Pemkab dapat melihat desa mana yang layak dibantu terlebih dahulu secara profesional dan proporsional dan berdasarkan kebutuhan,
“Yang kategori hukum wajib kita dahulukan, serta masukan dari panjenengan akan kami tampung dan inventarisasi,” tambahnya.
Dari pihak PKDI, berbagai perwakilan kepala desa turut menyampaikan aspirasi dan dukungan mereka. Kades Petak Kecamatan Pacet menyebut PKDI sebagai “anak” dari Bupati, Wabup, dan Sekda yang siap mendukung setiap program pemerintah daerah.
“Ini bukan narasi mari kita buktikan mana yang lebih tulus, untuk mendukung program program bupati kedepan yang lebih baik, “katanya
Koordinator PKDI Kabupaten Mojokerto, Sunardi, menegaskan bahwa organisasi Kepala Desa Persaudaraan Kepala Desa Indonesia ( PKDI) bukan oposisi. “PKDI ini merupakan anak dari Bupati dan Wabup Mojokerto, jadi anak itu tidak akan melawan bapaknya,” katanya.
Kades Jabon, Khoirur Rozikin, menyampaikan bahwa keberadaan dua organisasi kepala desa di Mojokerto merupakan bentuk kedewasaan demokrasi. “ada PKD dan ada PKDI itu kami anggap demokrasi, setiap orang berhak berorganisasi, kemerdekaan berserikat, berkumpul,“ tandasnya
Sementara Kades Cinandang, Agus Siswadi, menegaskan kembali komitmen PKDI dalam mendukung visi - misi Bupati untuk mewujudkan Mojokerto yang maju, adil, dan makmur. “Kami ingin saat pergantian pimpinan tetap guyub dan rukun,sesama kades meski beda organisasi, ” pungkasnya.( din)
