JATIMPOS.CO/KABUPATEN MOJOKERTO - Telah disepakatinya ketetapan RAPBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 antara Bupati Mojokerto dengan DPRD Kabupaten Mojokerto pada rapat Paripurna Kamis (24/11/2022) lalu, secara otomatis, pagu ADD (Anggaran Dana Desa) Tahun 2023 yang diberikan Pemkab Mojokerto pada masing masing desa sudah ada dan resmi sudah berlaku per Januari 2023.

Namun, ketetapan pagu ADD TA 2023 ini mendapat protes keras dari sejumlah Kepala Desa diberbagai wilayah Kecamatan. Pasalnya sejumlah Kepala Desa dalam penerimaan ADD tahun 2023, merasa kecewa, dikarenakan nilai besaran ADD malah turun dari tahun sebelumnya.

Kades Pandanarum Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, Endik Sugiyanto, S.H., mengatakan, kebijakkan Bupati Mojokerto Ikfina dalam menentukan besaran ADD tahun 2023 di masing - masing desa variatif, ada yang mengalami kenaikan, ada pula yang mengalami penurunan. Kebijakan yang menurunkan ADD ini sangat meresahkan sejumlah Kades maupun perangkat desa.

" Desa yang mengalami penurunan nominal pagu ADD TA 2023, dipastikan mengalami kegaduhan, semangat kerja berkurang karena menyangkut kesejahteraan aparatur Desa, sehingga terkendalanya menuju mewujudkan Desa Mandiri , “ kata Endik saat ditemui dikediamannya di Desa Pandanarum Pacet, Selasa (28/11/2022) malam.

Mantan guru Bahasa Inggris SMPN Kutorejo ini menambahkan, dana dalam APBDes itu bersumber dari Dana Desa (DD) yang berasal APBN. Sedangkan Anggaran Dana Desa (ADD) berasal dari dana APBD Kabupaten Mojokerto, serta dana bagi hasil pajak dan PAD serta BK Desa.

“ Kalau Pemkab Mojokerto mengurangi Dana Desa (DD) pada Pemdes itu tidak berefek, mengurangi BK desa juga efeknya tak begitu besar, akan tetapi kalau Pemkab Mojokerto mengurangi atau menurunkan ADD sangat berefek pada aparatur desa maupun stabilitas perekonomian yang selama ini ditunjang Pemdes dari ADD, “ terangnya.

Potensi Kegaduhan sangat besar atas dikuranginya jumlah ADD pada sebagian Desa. Menurut Endik Panggilan akrabnya, karena ADD itu peruntukkannya selain penghasilan tetap (Siltap) aparatur desa, juga untuk menunjang pihak pihak yang membantu dan berjasa pada Desa.

" ADD selama ini kami kelola untuk memberikan insentif maupun tunjangan sejumlah lembaga seperti, beri tunjangan guru TPQ, guru TK, tunjangan juru kunci makam, tunjangan Modin, tunjangan RT/RW, “ katanya.

Kades yang dijuluki koleganya sang konseptor ini, menyayangkan kebijakan kepala daerah dalam menentukan naik – turunnya ADD yang diberikan pada Desa , tanpa disertai indikator yang jelas dan berkualitas, bahkan di saat kampanye Ikfina – Barra (IKBAR) berjanji akan memberikan ADD minimal sebesar 600 juta pada tiap desa.

" Di Desa Pandanarum Pacet tahun 2022 terima ADD sekitar Rp 408 juta, di tahun 2023 turun sekitar Rp 24 juta. Jadi sekitar Rp 383.688.000,-, padahal idealnya besaran ADD itu untuk bisa memberikan tunjangan atau penghasilan tetap aparatur Desa itu setara dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) , “ ujarnya.

Endik Sugiyanto yang juga Panglima Ormas Harimau Mojokerto Nusantara, tak akan diam melihat kebijakan Bupati Mojokerto yang menurunkan nominal ADD sejumlah Desa, termasuk pada Desa Pandanarum Pacet yang Ia pimpin. Pihaknya bakal menempuh cara cara yang santun, elegant dan dibolehkan secara konstitusi.

" Dalam waktu dekat kami dengan persetujuan sejumlah Kades akan mengirim surat pada wakil rakyat (DPRD) guna beraudensi untuk mencari penyebab kebijakkan yang berpotensi kegaduhan tingkat Kades, serta memecahkan permasalahannya, “ terang Endik.

Lebih lanjut, Kades Endik bersama kades lain berupaya untuk memperjuangkan agar ADD, yang diberikan Pemkab Mojokerto pada Desa - Desa itu bisa naik. Langkah audensi dengan DPRD jika tidak membuahkan hasil signifikan, ia bakal menyuarakan aspirasinya langsung ke Bupati Mojokerto, minta waktu audensi atau gelar unjuk rasa.

" Langkah kami bersama teman - teman kades, untuk memperjuangkan ADD agar naik, serta mencari penyebabnya. Nominal ADD 2023 turun kami minta waktu audensi dengan Bupati bahkan kalau perlu menyuarakan aspirasi, kami lakukan unjuk rasa didepan Kantor Bupati Mojokerto, “ pungkasnya. (din).

TERPOPULER

  • Minggu Ini

  • Bulan Ini

  • Semua