DEWAN

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur menyampaikan sederet catatan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Komisi A DPRD Jawa Timur memberi perhatian terhadap program pemberian makanan tambahan bergizi bagi balita yang menyasar 30 kabupaten/kota. Dalam pembahasan Perubahan APBD Jatim 2026, anggaran yang disiapkan untuk intervensi tersebut sebesar Rp4,5 miliar.

JATIMPOS.CO//MOJOKERTO – Arah pengelolaan keuangan daerah Kota Mojokerto memasuki babak baru. Pemerintah Kota Mojokerto bersama DPRD Kota Mojokerto resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Sebanyak 210 perlintasan sebidang kereta api di Jawa Timur dilaporkan masih belum dijaga. Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur Khusnul Arif mengusulkan kolaborasi pemerintah daerah dengan perusahaan swasta melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAK APBD-P) 2026 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya di Komisi C DPRD Surabaya mengungkap sejumlah persoalan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Selain kebutuhan jamban bagi warga miskin, efektivitas pengelolaan sampah, dan pengadaan gerobak sampah, ditemukan pula ketidaksinkronan angka anggaran antara DLH dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Fraksi PPP–PSI DPRD Jawa Timur mengusulkan dana cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur sebesar Rp600 miliar dikembalikan untuk program prioritas masyarakat apabila pelaksanaan Pilgub diundur atau tidak jadi dilaksanakan.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Pagu anggaran Dinas Pendidikan Jawa Timur dalam Perubahan APBD 2026 turun Rp104,49 miliar. Komisi E DPRD Jatim meminta penurunan anggaran tersebut tidak mengurangi pemenuhan kewajiban gaji guru dan layanan dasar pendidikan.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – DPRD Kota Surabaya menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota Surabaya atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2026, Senin siang di ruang rapat utama Lt.3 gedung dewan.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Komisi D DPRD Jawa Timur mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang memungkinkan pembangunan jalan kabupaten menggunakan anggaran provinsi, terutama bagi daerah yang memiliki kemampuan fiskal terbatas.

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Juru Bicara Komisi B DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Ony Setiawan, menyoroti alokasi anggaran bagi sektor-sektor ekonomi yang menjadi mitra Komisi B dalam Rancangan Perubahan APBD Jawa Timur 2026.