DEWAN

JATIMPOS.CO/TULUNGAGUNG – DPRD Kabupaten Tulungagung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

JATIMPOS.CO/KABUPATEN MADIUN – Pemerintah Kabupaten Madiun mengajukan lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) non-APBD Tahun 2026 untuk dibahas bersama DPRD Kabupaten Madiun. Lima regulasi tersebut mencakup urusan desa, perlindungan lahan pertanian, dana cadangan Pilkada 2029, penataan perangkat daerah, hingga penyertaan modal BPR.

JATIMPOS.CO//SURABAYA — Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono meminta Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim menelusuri keluhan wali murid terkait sumbangan pendidikan di sekolah negeri.

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Golkar, Freddy Poernomo, mengkritisi kecenderungan banyaknya peraturan daerah (Perda) yang dibentuk DPRD Jatim.

JATIMPOS.CO//MOJOKERTO – Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Kota Mojokerto memasuki tahap finalisasi setelah melalui uji publik. Masukan masyarakat yang dihimpun dalam proses tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan draf sebelum dibahas bersama Pemerintah Kota Mojokerto.

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Sebanyak 120 anggota DPRD Jawa Timur dijadwalkan mengikuti bimbingan teknis (bimtek) yang difasilitasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, 16-19 September 2026.

JATIMPOS.CO/KABUPATEN MADIUN – DPRD Kabupaten Madiun mengajukan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif tahun 2026. Dua di antaranya mengatur perlindungan penyandang disabilitas serta fasilitasi pondok pesantren.

JATIMPOS.CO/MOJOKERTO – Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2026 mulai memasuki tahapan penting. Sepuluh fraksi DPRD Kabupaten Mojokerto menyampaikan pandangan umum (Pandum) dalam Rapat Paripurna, Selasa (15/9/2026) pagi.

JATIMPOS.CO//SURABAYA  – Pengelolaan air bersih di Kota Surabaya kembali menjadi sorotan. Komisi B DPRD Surabaya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu (16/9/2026), menindaklanjuti audiensi Gerakan Masyarakat Pembela Aspirasi Rakyat (Gempar) Jatim yang mempertanyakan tata kelola air, kualitas air baku hingga keterlibatan pihak swasta dalam distribusi air kepada masyarakat.

JATIMPOS.CO//SURABAYA – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Surabaya yang membahas Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menggelar rapat koordinasi (rakor), Selasa (15/9/2026). Dalam rapat yang dipimpin Ketua Pansus Abdul Malik tersebut, muncul sejumlah pembahasan krusial, terutama terkait definisi pekerja rentan dan pihak yang bertanggung jawab membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja magang.-