JATIMPOS.CO/MOJOKERTO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengarusutamaan gender   menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada rapat paripurna yang digelar di ruang rapat lantai 2 Kantor DPRD Kabupaten Mojokerto, Jl. RA Basoeni No. 35 Kecamatan Sooko, Mojokerto, Rabu (23/12/2020).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Hj. Ayni Zuroh SE, MM didampingi Wakil Ketua DPRD, M.Subandi, HM. Soleh serta Bupati Mojokerto H. Pungkasiadi, SH.

Jubir  DPRD Kabupaten Mojokerto, Hj. Hindun Suryani S.Pd dalam rapat paripurna membacakan,  bahwa Pengarustamaan gender Kabupaten Mojokerto  telah di sepakati antara semua fraksi  DPRD Kabupaten Mojokerto dengan Eksekutif. “ ketujuh fraksi yang ada di DPRD, semuanya menyetujui hasil Raperda Pengarusutamaan gender di Kabupaten Mojokerto  Menjadi Perda, dengan beverapa catatan,” ucapnya.

Masih kata Hindun Suryani membacakan pendapat akhir Fraksi-fraksi DPRD  yang terdapat di DPRD,  penetapan Raperda pengarustamaan gender  Kabupaten Mojokerto menjadi perda.  Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Mojokerto adalah Fraksi PKB, Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi Persatuan Amanat Pembangunan Indonesia ( PAPI) dan Fraksi Nasdem dan Hanura.

"Ketujuh Fraksi menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Pengarusutamaan gender  untuk ditetapkan menjadi Perda,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Hj. Ayni Zuroh dalam paripurna menegaskan kesimpulan dari ketujuh fraksi.

Menurut dia, dari ketujuh Fraksi dapat menerima dan menyetujui Raperda tentang Pengarustamaan gender  menjadi Perda dan semua saran, catatan Fraksi – fraksi merupakan lampiran yang tak terpisahkan dari persetujuan DPRD yang akan disampaikan pada  Bupati Mojokerto untuk ditindak lanjuti.

”Kesimpulan tujuh Fraksi DPRD tersebut, menjadi dasar akan dituangkan dalam keputusan DPRD Kabupaten Mojokerto tentang persetujuan penetapan Raperda pengarustamaan gender menjadi Perda,“ terangnya.

Kabag persidangan DPRD Kabupaten Mojokerto, Indra, membacakan keputusan DPRD yang menyetujui Rancangan Peraturan daerah (RAPERDA)  pengarustamaan gender menjadi Perda .

"Keputusan Dewan terkait Raperda pengarustamaan gender Kabupaten Mojokerto  menjadi Perda, berlaku sejak ditetapkan 23 desember 2020,” ujarnya.

Sementara Bupati Mojokerto H. Pungkasiadi dalam kesempatan paripurna kali  menyampaikan sependapat  dengan DPRD, bahwa  Raperda tentang Pengarustamaan gender dapat disetujui  ditetapkan menjadi perda. ”Kami berharap melalui perda ini guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan  pelayanan masyarakat, dengan meningkatkan peran kualitas perempuan, serta mewujudkan kesetaraan  dan  keadilan gender,” ujarnya. (din/Adv)


TERPOPULER