JATIMPOS.CO/KABUPATEN MADIUN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menggelar rapat Paripurna dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2021 dengan agenda pengambilan keputusan bersama di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Madiun, Senin (30/11/2020).

Dalam rapat paripurna tersebut mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Madiun tahun 2021 sebesar Rp 1.817.807.532.997 atau 1,8 triliun. Sebelum disahkan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Madiun yang diwakili Lely Hardyarini, melaporkan hasil pembahasan Banggar di hadapan eksekutif dan legislatif.

“ Memperhatikan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada prinsipnya semua program dan kegiatan diupayakan maksimal meskipun dalam kondisi yang terbatas akibat pandemi Covid – 19, “ jelas Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono.

Menurutnya, adapun besaran Raperda APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang telah disampaikan Banggar untuk pendapatan sebesar Rp 1.817.807.532.997, sedangkan belanja sebesar Rp 1.817.807.532.997.

Sedangkan pembiayaan daerah, untuk penerimaan pembiayaan sebesar Rp 17 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 17 miliar. Sehingga pembiayaan netto 0 rupiah. Sementara Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) anggaran daerah tahun berkenaan yaitu 0 rupiah. Sehingga seluruh total APBD menjadi sebesar Rp 1.817.807.532.997 atau Rp 1,8 triliun.

“ Untuk APBD 2021 kita masih fokus ke penanganan Covid – 19. Sebagai catatan kita karena ini masih pandemi Covid – 19, kita juga harus memikirkan perekonomian dan penanganan Covid – 19, jadi harus berjalan secara bersama – sama, APBD turun ini ya karena menyesesuaikan dengan APBD Pusat, “ ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Madiun, Ahmad Dawami mengatakan, kondisi APBD 2021 merupakan upaya untuk mengakomodir cerminan keinginan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Madiun menuju situasi dan kondisi yang lebih kondusif. Dalam mencermati aspirasi masyarakat, tentunya Pemkab Madiun belum sepenuhnya dapat mengakomodir aspirasi yang ada.

“ Hal ini tentunya adanya keterbatasan dan kemampuan, apalagi pada kondisi pendemi Covid-19 saat ini. Namun aspirasi yang berlum terakomodir pastinya kedepan akan menjadi prioritas dalam program dan kegiatan pembangunan Pemkab Madiun, guna mewujudkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Madiun diberbagai sendi kehidupan, ” pungkasnya.

Untuk diketahui, sebelum rapat paripurna pembahasan Raperda APBD TA 2021 dengan agenda pengambilan keputusan bersama, juga digelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian dan penetapan Propemperda Tahun 2021. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Kuwat Edy Santoso. Sedangkan laporan disampaikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Madiun, Purwadi.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Kuwat Edy Santoso mengatakan, Bapemperda DPRD Kabupaten Madiun dan tim eksekutif mencapai kesepakatan usulan Raperda Kabupaten Madiun dalam rangka Program Pembentukan Raperda Kabupaten Madiun tahun 2021 sebanyak 13 Raperda non APBD.

“ Pada tahun 2021 terdapat 9 Raperda Prakarsa Pemerintah Kabupaten Madiun dan 4 Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Madiun, “ pungkasnya. (jum).

Adapun 9 Raperda Prakarsa Pemkab Madiun tersebut diantaranya,

1. Raperda tentang kerjasama Pemkab Madiun dengan Badan Usaha di bidang alat penerangan jalan,

2. Raperda tentang perubahan atas Perda No. 4 tahun 2017 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,

3. Raperda tentang perubahan atas Perda No. 1 tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Madiun tahun 2018 – 2023,

4. Raperda tentang perubahan kedua atas Perda No. 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Madiun,

5. Raperda tentang perubahan ketiga atas Perda No. 14 tahun 2010 tentang retribusi jasa usaha,

6. Raperda tentang perubahan kedua atas Perda No. 15 tahun 2010 tentang retribusi perijinan tertentu,

7. Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2021,

8. Raperda tentang APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022,

9. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020.

Sedangkan 4 Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Madiun, diantaranya,

1. Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS),

2. Raperda tentang pengelolaan limbah domestik, air limbah industri dan limbah berbahaya dan beracun,

3. Raperda tentang penyelenggaraan sistim daerah secara elektronik,

4. Raperda tentang penyelenggaraan rekruitmen dan penempatan tenaga kerja di Kabupaten Madiun.


TERPOPULER