JATIMPOS.CO//SURABAYA – Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027, Rabu (11/11/2026).
Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama antara pimpinan DPRD Jatim dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim.
Dalam pendapat akhirnya, Khofifah menyampaikan bahwa APBD Jatim 2027 telah melalui serangkaian pembahasan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Jatim. Pembahasan tersebut diawali dari penyusunan RKPD, KUA-PPAS hingga rancangan APBD.
Berdasarkan hasil pembahasan dan penyesuaian bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim, pendapatan daerah dalam APBD 2027 ditetapkan sebesar Rp26.545.767.113.036 atau sekitar Rp26,54 triliun.
Sementara itu, belanja daerah mencapai Rp27.636.590.490.796 atau sekitar Rp27,63 triliun. Dengan demikian, APBD Jatim 2027 mengalami defisit sebesar Rp1.090.823.337.760 atau sekitar Rp1,09 triliun.
Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama, yakni sekitar Rp1,09 triliun. Adapun sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA) ditetapkan sebesar nol rupiah.
Khofifah menjelaskan, penyesuaian postur APBD tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan dalam pembahasan Banggar DPRD Jatim. Penyesuaian meliputi pengurangan alokasi pengeluaran pembiayaan dana cadangan sebesar Rp75 miliar dan efisiensi belanja pegawai.
“Efisiensi belanja pegawai yang dialihkan alokasinya untuk belanja prioritas,” kata Khofifah dalam pendapat akhirnya.
Lebih lanjut, Khofifah menyampaikan bahwa kebijakan APBD 2027 diarahkan untuk mencapai sembilan prioritas pembangunan Jawa Timur. Di antaranya percepatan pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, penguatan infrastruktur konektivitas, serta peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan.
Prioritas lainnya mencakup peningkatan akses dan mutu pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, tata kelola pemerintahan, penguatan masyarakat harmonis dan inklusif, serta pelestarian lingkungan hidup.
“Selanjutnya, sebelum ditetapkan menjadi Perda Provinsi Jatim tentang APBD TA 2027, Raperda yang telah disetujui bersama ini akan segera disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 hari sejak tanggal persetujuan untuk dilakukan evaluasi,” jelas Khofifah. (zen)
