JATIMPOS.CO//BONDOWOSO. Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Bondowoso menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Fraksi Golkar menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel agar kebijakan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam pendapat akhirnya, Fraksi Golkar memberikan perhatian terhadap sejumlah persoalan, mulai dari pembinaan aparatur sipil negara (ASN), penguatan pengawasan internal pemerintah, pembangunan infrastruktur publik, optimalisasi aset daerah, hingga percepatan program prioritas kepala daerah.
Juru Bicara Fraksi Golkar, Mas Didik, menegaskan bahwa persetujuan terhadap APBD 2027 harus disertai komitmen pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan. Menurutnya, keberhasilan anggaran tidak cukup hanya dilihat dari besaran alokasi dan realisasi belanja.
"Persetujuan yang kami berikan berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel. Karena itu, catatan dan rekomendasi yang kami sampaikan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah," ujarnya, Rabu (11/11/2026).
Salah satu perhatian Fraksi Golkar adalah penerapan sistem merit dan manajemen talenta dalam penataan ASN. Golkar meminta BKPSDM melakukan transformasi manajemen sumber daya manusia secara objektif dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, serta rekam jejak kinerja setiap aparatur.
Fraksi Golkar juga mendesak pemerintah daerah melakukan pemetaan ulang terhadap tenaga kesehatan dan tenaga kependidikan yang saat ini ditempatkan di luar unit pelayanan dasar. Tenaga kesehatan diharapkan dikembalikan ke puskesmas maupun rumah sakit, sedangkan tenaga pendidik ditempatkan kembali di satuan pendidikan untuk memperkuat pelayanan masyarakat.
Selain itu, Golkar menyoroti kebutuhan penguatan sumber daya manusia pada Inspektorat Daerah, khususnya Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD). Penguatan aparat pengawasan intern pemerintah dinilai penting untuk meminimalkan risiko penyimpangan serta memastikan efektivitas penggunaan anggaran.
Fraksi ini juga mendorong rotasi dan penyegaran jabatan secara berkala bagi pejabat yang menduduki posisi strategis dan berisiko tinggi, terutama yang telah menjabat lebih dari lima tahun. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus menjaga independensi pengawasan birokrasi.
Pada sektor pembangunan, Fraksi Golkar memberikan perhatian terhadap revitalisasi Alun-Alun Bondowoso dan pembangunan jogging track. Golkar meminta pekerjaan fisik tersebut mengutamakan kelayakan teknis, keselamatan pengguna, serta memperhatikan nilai estetika, lingkungan, budaya lokal, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas maupun lanjut usia.
Mas Didik menyampaikan bahwa Alun-Alun Bondowoso bukan sekadar ruang terbuka, tetapi juga menjadi identitas daerah dan ruang interaksi masyarakat. Karena itu, pembangunannya harus direncanakan secara matang agar memiliki manfaat jangka panjang.
"Revitalisasi Alun-Alun dan pembangunan jogging track harus memperhatikan aspek keselamatan, kualitas konstruksi, serta kenyamanan masyarakat. Jangan hanya mengejar tampilan fisik, tetapi juga harus memastikan fasilitas tersebut aman dan dapat dimanfaatkan semua kalangan," tegasnya.
Catatan berikutnya menyangkut optimalisasi pengelolaan aset daerah. Fraksi Golkar mendorong pemerintah melakukan inventarisasi, penertiban, pengamanan, dan pemanfaatan aset secara profesional. Aset milik daerah diharapkan tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga mampu menghasilkan nilai ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Golkar juga meminta percepatan program prioritas kepala daerah, meliputi RANTAS, Bondowoso Menyala, penanganan persampahan, penataan Alun-Alun, pemenuhan Universal Health Coverage (UHC), pembebasan PBB-P2 bagi masyarakat miskin, pemberdayaan UMKM, serta penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan sarana dan prasarana pertanian.
Menurut Mas Didik, seluruh program tersebut harus didukung penganggaran yang memadai, perencanaan matang, dan pelaksanaan yang terukur. Pemerintah daerah diminta memastikan program prioritas tidak berhenti pada pemenuhan target administratif, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Kami juga mendorong agar program beasiswa mahasiswa berprestasi kembali dianggarkan dalam APBD 2027. Prioritasnya adalah mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang memiliki prestasi akademik maupun nonakademik, termasuk para penghafal Al-Qur'an atau tahfidz. Jangan sampai keterbatasan ekonomi menghambat generasi muda Bondowoso untuk mengenyam pendidikan tinggi," kata Mas Didik.
Di bidang digitalisasi pemerintahan, Fraksi Golkar meminta penguatan peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam integrasi data serta penyebarluasan informasi publik. Golkar mengingatkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak diukur dari banyaknya aplikasi yang diluncurkan, melainkan dari efektivitas pemanfaatannya dalam meningkatkan pelayanan dan pengambilan kebijakan.
Fraksi Golkar juga mendukung rencana pembangunan Rumah Sakit Integrasi untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Namun, skema pembiayaannya harus melalui kajian kelayakan komprehensif agar kewajiban pinjaman tidak berdampak pada kenaikan biaya pasien maupun penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, Golkar mendorong percepatan revisi RTRW agar selaras dengan Perda LP2B dan regulasi kemudahan investasi, termasuk penyusunan peraturan bupati sebagai aturan teknis pelaksanaannya.
Tak kalah penting, Golkar meminta pembenahan menyeluruh terhadap Perumda Ijen Tirta melalui penataan SDM berbasis kompetensi, perbaikan pengadaan barang dan jasa, efisiensi operasional, serta peningkatan kualitas dan kontinuitas pelayanan. Evaluasi kesehatan keuangan perusahaan juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mampu memberikan kontribusi optimal terhadap PAD.
"Keberhasilan APBD bukan semata-mata diukur dari besarnya anggaran atau tingkat realisasi belanja. Ukuran yang paling penting adalah kualitas pembangunan, peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Kami berharap seluruh rekomendasi Fraksi Golkar ditindaklanjuti secara konsisten dalam pelaksanaan APBD 2027," pungkasnya.(Eko)
