JATIMPOS.CO//SURABAYA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur mengingatkan agar pengembangan hilirisasi peternakan tidak hanya menguntungkan industri pengolahan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat.
Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Jatim, Harisandi Savari, mengatakan tingginya populasi ternak dan produksi daging, susu, serta telur di Jawa Timur belum otomatis menjamin kesejahteraan peternak.
“Persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana nilai tambah yang dihasilkan sepanjang rantai usaha peternakan dapat dinikmati secara lebih adil oleh peternak rakyat, bukan hanya oleh pelaku usaha yang menguasai pengolahan, distribusi, dan pemasaran,” kata Harisandi, Senin (19/10/2026).
Menurut Harisandi, hilirisasi peternakan harus menjadi instrumen untuk memperkuat posisi tawar peternak, meningkatkan produktivitas, serta memperluas akses terhadap teknologi dan pembiayaan.
“Hilirisasi harus menjadi instrumen untuk memperkuat posisi tawar peternak, meningkatkan produktivitas dan kualitas usaha, memperluas akses terhadap teknologi dan pembiayaan, serta menghubungkan peternak dengan industri pengolahan dan pasar secara lebih berkelanjutan,” ujarnya.
Harisandi juga menyoroti pentingnya fasilitasi pemerintah yang tepat sasaran bagi peternak rakyat, kelompok peternak, koperasi, serta usaha mikro dan kecil. Menurutnya, kriteria penerima fasilitasi harus jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai keterbatasan modal, skala usaha, kemampuan administrasi, atau akses informasi justru menyebabkan peternak kecil kesulitan memperoleh dukungan yang disediakan pemerintah,” tegasnya.
Selain bantuan sarana produksi, fasilitasi pemerintah perlu mencakup seluruh rantai usaha peternakan, mulai dari penanganan pascapanen, pengolahan produk, peningkatan mutu, pengemasan, penyimpanan, hingga pemasaran.
Harisandi menilai penguatan kelompok peternak dan koperasi juga diperlukan agar peternak mampu mengonsolidasikan produksi, meningkatkan efisiensi usaha, membangun kemitraan, dan memperkuat posisi tawar ketika berhadapan dengan industri maupun pembeli.
“Dengan demikian, fasilitasi Pemerintah Provinsi tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga membantu peternak rakyat mengambil bagian yang lebih besar dalam penciptaan nilai tambah usaha peternakan,” ujarnya.
PKS juga meminta agar pemberian insentif dan kemudahan usaha tidak hanya didasarkan pada besarnya investasi. Dukungan pemerintah harus memperkuat kelembagaan peternak dan koperasi, sekaligus membuka kesempatan bagi usaha mikro dan kecil.
Harisandi menegaskan investasi dan kemitraan usaha perlu memberikan manfaat nyata bagi peternak lokal, termasuk melalui keterlibatan mereka sebagai pemasok bahan baku dan mitra usaha.
“Investasi dan kemitraan usaha hendaknya tidak hanya meningkatkan kapasitas industri pengolahan, tetapi juga memperluas keterlibatan peternak lokal sebagai pemasok bahan baku, mitra usaha, dan penerima manfaat dari peningkatan nilai tambah,” katanya.
Di sisi lain, PKS menilai pengembangan hilirisasi peternakan membutuhkan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Pembagian tugas dan tanggung jawab harus jelas agar pelaksanaan program tidak tumpang tindih dan penggunaan anggaran daerah lebih efektif.
Harisandi juga menyoroti perlunya sistem informasi yang memberikan manfaat langsung kepada peternak, terutama dalam mengakses informasi kebutuhan pasar, persyaratan mutu, peluang kemitraan, dan program fasilitasi pemerintah.
“Fraksi PKS berharap pembahasan bersama dapat menghasilkan regulasi yang memiliki kepastian hukum, pembagian kewenangan yang jelas, dukungan pelaksanaan yang memadai, serta keberpihakan yang nyata kepada peternak rakyat dan pelaku usaha peternakan,” pungkasnya. (zen)
