JATIMPOS.CO/SURABAYA — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menyoroti SiLPA hasil audit BPK dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2026 yang mencapai Rp3,38 triliun. Nilai tersebut jauh lebih besar dibanding proyeksi awal yang hanya Rp925,91 miliar.
Sorotan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Diana AV Sasa saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan Gubernur atas Raperda P-APBD Jatim 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Selasa (18/8/2026).
Diana mengatakan, besarnya SiLPA tersebut perlu dilihat dari dua sisi, karena di satu sisi memberikan ruang pembiayaan pembangunan, namun di sisi lain menunjukkan adanya selisih besar dari asumsi awal.
“SiLPA sebesar Rp3,38 triliun karena itu perlu dibaca dalam dua sisi. Di satu sisi, angka tersebut memberikan ruang pembiayaan bagi Pemerintah Provinsi untuk memperkuat pembangunan. Di sisi lain, selisih yang sangat besar dari asumsi awal Rp925,91 miliar merupakan catatan penting terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD,” kata Diana.
Berdasarkan hasil audit BPK, SiLPA 2025 mencapai Rp3,38 triliun. Sementara dalam proyeksi awal hanya diperkirakan Rp925,91 miliar atau terdapat selisih sekitar Rp2,46 triliun.
Diana menilai selisih tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembiayaan P-APBD, tetapi juga perlu menjadi bahan evaluasi terhadap ketepatan perencanaan serta kemampuan Pemprov Jatim dalam melaksanakan anggaran.
“Besarnya SiLPA juga mencerminkan belum optimalnya penyerapan anggaran pada tahun sebelumnya. Karena itu, tambahan belanja yang bersumber dari SiLPA, khususnya Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa, perlu disertai komitmen dan peta jalan penyerapan yang terukur,” ujarnya.
Dalam P-APBD 2026, SiLPA hasil audit BPK tersebut menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk menutup defisit terencana sekitar Rp3,37 triliun. Fraksi PDIP meminta penggunaannya diarahkan pada kegiatan yang benar-benar siap dilaksanakan.
“Penggunaan SiLPA harus benar-benar diarahkan untuk membiayai kegiatan yang memiliki kesiapan pelaksanaan dan manfaat yang jelas, sehingga tidak kembali menimbulkan sisa anggaran pada akhir tahun,” tegas Diana.
Sorotan terhadap SiLPA tersebut tidak terlepas dari peningkatan Belanja Daerah dalam P-APBD 2026. Belanja Daerah naik dari Rp27,23 triliun menjadi Rp29,87 triliun atau bertambah sekitar Rp2,64 triliun.
Diana mengatakan tambahan ruang belanja tersebut harus diikuti dengan kemampuan eksekusi yang memadai agar kenaikan anggaran tidak sekadar menjadi perubahan angka dalam dokumen APBD.
“Setiap tambahan alokasi juga harus menghasilkan nilai tambah bagi pelayanan publik dan pembangunan, bukan sekadar mengubah angka dalam dokumen anggaran,” ujarnya.
Fraksi PDIP juga menyoroti kenaikan Belanja Modal yang hampir dua kali lipat, dari sekitar Rp1,09 triliun menjadi Rp2,16 triliun. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi bahkan meningkat dari Rp183 miliar menjadi Rp999 miliar.
Namun, realisasi Belanja Modal hingga Semester I 2026 baru mencapai 16,37 persen. Sementara realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan baru mencapai 3,85 persen.
Diana meminta percepatan pelaksanaan anggaran tetap memperhatikan kualitas pekerjaan dan akuntabilitas. Menurutnya, mengejar serapan tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan APBD.
“Percepatan pengadaan dan pelaksanaan kegiatan harus didukung kesiapan perencanaan, pengawasan kualitas, dan pengendalian yang memadai. Percepatan tidak boleh dimaknai sekadar mengejar tingkat serapan, tetapi harus memastikan pekerjaan selesai tepat waktu, memenuhi standar kualitas, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Diana juga menegaskan ukuran keberhasilan APBD harus dilihat dari hasil yang diterima masyarakat, bukan hanya persentase realisasi anggaran.
“Setiap program perlu dinilai berdasarkan output dan outcome yang dihasilkan, bukan semata-mata berdasarkan persentase realisasi anggaran. Belanja pemerintah harus mampu memperbaiki pelayanan publik, memperkuat perekonomian daerah, membuka kesempatan kerja, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (zen)
