JATIMPOS.CO/SURABAYA — Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari menyoroti sejumlah pekerjaan rumah Jawa Timur dalam momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, mulai dari pendidikan, kesehatan mental, ketenagakerjaan, lingkungan, hingga perlindungan perempuan dan anak.
Hal itu disampaikan Sri Untari usai menghadiri upacara pengibaran bendera Merah Putih di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (17/8/2026). Menurutnya, berbagai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian sebagai bagian dari upaya menyiapkan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
Di bidang pendidikan, Sri Untari menyebut masih terdapat sekitar 44 ribu anak di Jawa Timur yang tidak bersekolah, mulai jenjang SD hingga SMA. Ia mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema agar anak-anak tersebut dapat kembali memperoleh akses pendidikan.
“Dari sisi pendidikan itu kita masih punya PR 44.000 anak tidak sekolah, mulai dari SD sampai dengan SMA,” kata Sri Untari.
Ia menyebut Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), program Paket A, B, dan C, serta SMA Terbuka menjadi sejumlah alternatif yang dapat digunakan untuk menjangkau anak yang tidak lagi mengikuti pendidikan formal.
“Ini menjadi salah satu cara kita supaya anak-anak tidak sekolah ini segera bisa merampungkan jadi walaupun tidak mudah di dalam rangka untuk memproses ke depan karena halangan orang tua, karena pekerja, kemudian anaknya sendiri enggak sudah enggak mau lagi,” ujarnya.
Selain akses pendidikan, Sri Untari menyoroti persoalan kesehatan mental anak. Ia menyebut persoalan tersebut menjadi temuan yang perlu mendapat perhatian, termasuk adanya anak-anak yang mengalami depresi.
“Yang kedua, di antara anak-anak yang sekolah, ini banyak yang depresi. Ini menjadi temuan baru bagi kita,” ungkapnya.
Persoalan lain yang disoroti adalah ketenagakerjaan. Sri Untari menyebut berdasarkan laporan Dinas Tenaga Kerja terdapat lebih dari 2.000 potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Timur.
“Kemarin terdeteksi dari laporan Dinas Tenaga Kerja 2.000 lebih potensi PHK di Jawa Timur. Kami minta supaya dilakukan upaya-upaya mitigasi, upaya tripartitnya dengan perusahaannya,” katanya.
Sri Untari juga menyinggung kebakaran hutan di kawasan Bromo yang menurutnya perlu menjadi perhatian dalam menghadapi perubahan iklim. Ia menilai upaya mitigasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki program terkait lingkungan.
“Climate change ini perlu untuk dilakukan upaya pemitigasian melalui kerja sama dengan kampus-kampus yang memiliki program seperti ini, gimana caranya supaya Bromo itu tidak selalu kebakaran dan gunung-gunung yang lain,” jelasnya.
Menurutnya, persoalan lingkungan di Bromo tidak hanya berkaitan dengan pariwisata, tetapi juga keberadaan tanaman langka yang hidup di kawasan tersebut. Karena itu, upaya pencegahan kebakaran dinilai penting untuk menjaga lingkungan sekaligus keberlanjutan kawasan wisata.
Di sisi perlindungan sosial, Sri Untari menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia menyebut persoalan tersebut menjadi lebih kompleks karena pelaku dapat berasal dari lingkungan terdekat korban, termasuk keluarga maupun lingkungan sekolah.
“Kemudian kekerasan terhadap perempuan dan anak ini juga meningkat dan yang bikin saya sedih apa? Orang terdekat, lingkungan sekolah, lingkungan rumah,” ujarnya.
Ia menilai perlindungan perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk media, untuk membangun lingkungan sosial yang mendukung perlindungan dan tumbuh kembang anak.
“Menurut saya perlu kita bersama-sama teman-teman media juga ikut, bagaimana membuat ekosistem pendidikan dan ekosistem masyarakat yang bisa membantu proses sosial ini berjalan, sehingga anak harus dilindungi, perempuan harus dilindungi,” katanya.
Selain itu, Sri Untari mengingatkan pentingnya pelestarian kebudayaan dan perlindungan cagar budaya. Ia menyebut Komisi E DPRD Jatim telah menghasilkan peraturan daerah mengenai pelindungan cagar budaya sebagai bagian dari upaya menjaga kebudayaan daerah.
“Bagaimana kita sebagai masyarakat kembali kepada mencintai budaya kita sendiri dengan cara berusaha untuk membangun, menghidupkan kembali,” tuturnya.
Terakhir, Sri Untari menyoroti keberadaan penyandang disabilitas. Ia menegaskan kelompok tersebut tidak semestinya dipandang sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kemampuan dan peran dalam mengisi kemerdekaan.
“Saudara-saudara kita yang disabilitas, mereka sudah tidak boleh lagi dipandang sebagai beban, mereka harus dipandang sebagai sebuah entitas yang memang mereka mengisi kemerdekaan itu dengan kemampuan yang mereka miliki,” tegasnya.
Sri Untari mengatakan Komisi E DPRD Jatim juga tengah menyelesaikan pembahasan perda terkait disabilitas. Ia berharap regulasi tersebut dapat segera diselesaikan dan menjadi bagian dari upaya memperkuat pemberdayaan penyandang disabilitas di Jawa Timur.
“Kami akan tuntaskan perda ini bulan Agustus, hadiah bagi rekan-rekan difabel. Ini tinggal-tinggal satu langkah lagi, insyaallah bulan Agustus ini akan kami laporkan komisi untuk bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan difabel kita se-Jawa Timur,” pungkasnya. (zen)
