JATIMPOS.CO/KABUPATEN MADIUN – DPRD Kabupaten Madiun menggelar Rapat Paripurna Istimewa untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Jumat (14/8/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Madiun tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono. Kegiatan diikuti pimpinan dan anggota DPRD, Bupati Madiun Hari Wuryanto, Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Madiun.
Pidato Presiden RI disaksikan secara langsung melalui siaran dari Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta. Pidato tersebut menjadi bagian dari rangkaian Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026.
Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono mengatakan, pidato kenegaraan Presiden pada dasarnya menjadi laporan mengenai kinerja pemerintahan selama satu tahun terakhir.
Menurut dia, sejumlah program unggulan pemerintah pusat turut disampaikan dalam pidato tersebut, termasuk pengelolaan BUMN dan Danantara.
“Pada prinsipnya pidatonya Pak Presiden saat ini merupakan laporan kinerja yang sudah dijalankan selama satu tahun,” kata Fery seusai mengikuti rapat paripurna.
Fery juga menyoroti pentingnya ketahanan dan swasembada pangan. Ia menilai Kabupaten Madiun telah memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
“Kalau di Indonesia dinilai swasembada pangan, sejak dulu kita swasembada pangan. Kabupaten Madiun juga sudah lama mampu menyediakan kebutuhan masyarakat kaitan pangan,” ujarnya.
Fery Sudarsono juga mengatakan, stabilitas ekonomi menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat, termasuk di Kabupaten Madiun.
Menurut dia, masyarakat berharap kondisi ekonomi tetap stabil sehingga dampak kebijakan pemerintah dapat dirasakan hingga tingkat bawah.
“Yang dibutuhkan khususnya di Kabupaten Madiun, masyarakat Indonesia sebenarnya ingin kestabilan ekonomi. Itu saja harapannya,” kata dia.
Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu menyesuaikan kebijakan dengan kondisi fiskal setelah adanya pengurangan anggaran dari pemerintah pusat. Di sisi lain, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga perlu diperhitungkan secara matang.
“Karena anggaran dari pusat juga sudah begitu berkurang, dan kita juga tidak mau meningkatkan PAD. Kita lihat nanti bagaimana kita bisa mendorong untuk mencapai apa yang kita harapkan,” katanya.
Pemkab Madiun dorong ketahanan pangan dan kesehatan
Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan pemerintah daerah terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
Di sektor pertanian, Hari Wur berharap produktivitas petani tetap terjaga meskipun saat ini memasuki musim kemarau. “Kita sampaikan, mudah-mudahan meskipun kemarau, insyaallah petani tetap panen,” ujarnya.
Di bidang kesehatan, Hari Wur menyebut cakupan program kesehatan gratis di Kabupaten Madiun saat ini telah mencapai sekitar 47 persen. Pemerintah daerah menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 70 persen pada akhir 2026.
“Alhamdulillah Kabupaten Madiun sudah sampai 47 persen. Targetnya nanti akhir tahun ini 70 persen. Mudah-mudahan bisa kita capai,” katanya.
Pemkab Madiun juga mengusulkan tambahan dokter spesialis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Sejumlah dokter, kata Hari Wur, telah disekolahkan untuk memperkuat kebutuhan tenaga medis spesialis di daerah.
“Kita tetap usulkan tambahan dokter spesialis supaya bisa memberikan pelayanan terbaik. Kita juga sudah ada beberapa dokter yang kita sekolahkan,” ujarnya.
Rangkaian agenda kenegaraan pada Jumat tersebut berlangsung dalam dua sesi. Pada pukul 08.30 WIB, Presiden menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026.
Sementara pada pukul 14.30 WIB, Presiden dijadwalkan menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait penyampaian keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya. (jum).
