surabaya

JATIMPOS.CO/KOTA MOJOKERTO – DPRD Kota Mojokerto resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan tersebut diberikan dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Rabu (21/5/2025).

JATIMPOS.CO/SURABAYA - Seluruh fraksi di DPRD Jawa Timur menyampaikan pandangan umum mereka terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2025-2029 dalam Rapat Paripurna, Rabu (14/5/2025).

JATIMPOS.CO/SURABAYA- Seluruh Fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur menerima dan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2024 pada Sidang Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Senin (19/5). 

JATIMPOS.CO/SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Jawa Timur.

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Sidang paripurna DPRD Provinsi Jatim, Senin (19/5/2025) diwarnai interupsi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) disampaikan Hikmah Bafaqih, wakil ketua PKB Jatim. Ia mempertanyakan dan mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Bank Jatim.

JATIMPOS.CO/TRENGGALEK - Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, atau yang akrab disapa Mas Ipin, menyerahkan Nota Penjelasan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kepada DPRD Kabupaten Trenggalek dalam Sidang Paripurna, Rabu (14/5/2025).

JATIMPOS.CO/TRENGGALEK- DPRD Kabupaten Trenggalek mulai melakukan pembahasan terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

JATIMPOS.CO/SURABAYA - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Jawa Timur menyampaikan pandangan umum terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Rabu (14/5/2025).

JATIMPOS.CO/SURABAYA – DPRD Jawa Timur sedang mengkaji usulan penerbitan obligasi daerah dari UNICEF Indonesia untuk mendanai pembangunan kebutuhan hak anak, khususnya di bidang sanitasi dan air bersih. Usulan ini telah dibahas dalam pertemuan dengan perwakilan UNICEF yang didisposisikan oleh pimpinan DPRD ke Komisi E, C, dan B.

JATIMPOS.CO/SURABAYA – Perbedaan data stunting antara Pemerintah Kota Surabaya dan Badan Pusat Statistik (BPS) kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menilai minimnya keterbukaan data menjadi penghambat serius dalam menyelesaikan masalah strategis seperti kemiskinan dan stunting.