surabaya

JATIMPOS.CO/SURABAYA — Komisi D DPRD Surabaya melalui Panitia Khusus (Pansus) kembali menggelar rapat lanjutan guna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

JATIMPOS.CO/TUBAN – Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) tahun anggaran 2025 dibahas Komisi I DPRD Tuban. Konsentrasinya menyikapi fluktuasi anggaran di tengah kebijakan efisiensi.

JATIMPOS.CO/SURABAYA —DPRD Kota Surabaya resmi mengesahkan dua peraturan daerah (Perda) strategis dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Senin, (14/7/2025). Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai itu menetapkan dua agenda utama, yakni penetapan Perda tentang Pembentukan Perseroda YEKAPE dan Perda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

JATIMPOS.CO/TUBAN – Komisi I DPRD Kabupaten Tuban menyoroti tantangan efisiensi anggaran dalam pembahasan perubahan KUPA-PPAS (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) Tahun 2025 dalam rapat kerja yang digelar bersama mitra kerja pada Rabu (9/7/2025).

JATIMPOS.CO/KAB JEMBER - Kasus pengaduan pemecatan 3 Kasun (Kepala Dusun) di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, masuk agenda hearing di Komisi A DPRD Kabupaten Jember, Senin (14/07/2025).

JATIMPOS.CO/SURABAYA - DPRD Kota Surabaya menggelar rapat paripurna untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Surabaya 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

JATIMPOS.CO/SURABAYA — Ancaman penutupan sejumlah pabrik rokok di Jawa Timur akibat tekanan kebijakan cukai memicu perhatian dari kalangan legislatif.

JATIMPOS.CO/SURABAYA — Anggota DPRD Jawa Timur dari Komisi E, Dr. H. Rasiyo, M.Si., mendorong agar Dinas Perpustakaan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut aktif menyukseskan visi Gubernur Jawa Timur dalam mewujudkan “Jatim Cerdas”.

JATIMPOS.CO/SURABAYA - Sengketa batas wilayah atas 16 pulau antara Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung hingga kini belum menemukan titik akhir. Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur menegaskan akan terus mengawal penyelesaiannya hingga tuntas.

JATIMPOS.CO/BLITAR – Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dr. Hj. Laili Abidah, S.Ag., M.M., menyampaikan sejumlah keluhan masyarakat yang diserap selama reses tahap II tahun 2025 di Daerah Pemilihan (Dapil) 7, yang mencakup Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, dan Kota Blitar.