JATIMPOS.CO/PONOROGO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ponorogo Tahun 2023 di ruang rapat paripurna lantai 3 Gedung DPRD Ponorogo, Selasa (26/3/2024).
Hadir dalam acara tersebut, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Wabup Ponorogo Hj Lisdyarita, Ketua DPRD Ponorogo H Sunarto, S.Pd didampingi Wakil Ketua DPRD Ponorogo beserta Anggota DPRD Ponorogo, dan para undangan.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ponorogo H. Sunarto, S.Pd. yang dalam pembukaannya menyampaikan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah pada pasal 19 ayat 1, bahwa kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan satu kali palinh lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
"Bahwa sesuai jadwal, bulan maret atau pada hari ini, adalah penyampaian LKPJ Bupati Ponorogo tahun anggaran 2023, yang telah sesuai tatib DPRD No 1 tahun 2019 ayat 1 pasal 119, pada huruf c," terang Sunarto, saat memimpin rapat.
Dia menambahkan, sesuai dengan peraturan DPRD Ponorogo, No 1 tahun 2019 tentang tata tertib Pasal 30 ayat 4, LKPJ Bupati akan dibahas secara internal oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Ponorogo.
"Sesuai pasal 79 ayat 1, jumlah Pansus terdiri dari 15 anggota, antara lain ; dari fraksi partai NasDem 4 orang, dari PKB 3 orang, Demokrat dan Gerindra masing - masing 2 orang, serta dari PKS, Partai Amanat Persatuan dan Golkar masing - masing 1 orang. Setelah ini langsung dilanjutkan dengan Pansus untuk membahas LKPJ Bupati Tersebut," ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dalam penyampaiannya menjelaskan bahwa APBD Tahun 2023 direncanakan sekitar Rp 2.295 triliun, dan realisasinya Rp 2.322 triliun. Dengan rincian, dari PAD sekitar Rp 363.6 miliar, dana transfer Rp 1.955 triliun, sedangkan lain - lain Rp 2.94 miliar.
Lebih lanjut disampaikannya, bahwa kemudian belanja daerah tahun 2023 direncanakan sekitar Rp 2.485 triliun tidak terserap 100 persen karena adanya efisiensi anggaran.
"Selain itu pada tahun 2023, RSUD menganggarkan belanja modal jalan dan irigasi sekitar Rp 1.619.827.100, namum realisasinya hanya sekitar 56 persen, dikarenakan adanya proyek strategis," jelas Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.
Sementara itu, capaian positif menunjukkan turunnya angka stunting, pada tahun 2022 diangka 14.20 persen, sedang pada tahun 2023 pada bulan timbang menunjukkan prevalensinya pada 9.33 persen.
"Juga lapangan pekerjaan di Ponorogo dari tahun ke tahun semakin banyak terbuka, hal tersebut terlihat dari menurunnya Tingkat Kemiskinan Terbuka (TPT) pada 2023," ungkapnya.(adv/nur).
