Colors: Blue Color

JATIMPOS.CO/SURABAYA - Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2019 cenderung membaik dengan angka 73,71 (cukup bebas). Angka tersebut menunjukkan kenaikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 69 (agak bebas).


Survei IKP 2019 digelar di 34 provinsi, meliputi 3 lingkungan dengan 20 indikator, serta melibatkan 408 Informan Ahli sebagai responden.

Hal itu diungkap Anggota Dewan Pers Ahmad Djauhar saat sosialisasi hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers 2019 yang digelar Dewan Pers di Hotel Tunjungan Surabaya, Jumat (29/11/2019).

Menurut Djauhar, sudah empat putaran Indeks Kebebasan Pers dilakukan Dewan Pers. Jika pada putaran pertama cakupan pertama 24 provinsi dan putaran kedua 30 provinsi. Tapi pada putaran ketiga dan keempat sudah mencakup 34 provinsi.

Hasil survei menunjukkan, indikator kebebasan pers dari kriminalisasi dan perlindungan disabilitas perlu mendapat sorotan.

Dari 20 indikator survei, didapati kenaikan skor pada 19 indikator. Indikator kebebasan pers dari kriminalisasi menjadi satu-satunya yang skornya turun dari 78,84 pada 2018 kini menjadi 76,57.

Selain itu, indikator perlindungan disabilitas memang mengalami kenaikan skor dari 43,92 pada 2018 menjadi 57,76 pada tahun ini, dengan catatan indikator tersebut menjadi satu-satunya yang memiliki skor di bawah angka 60.

"Semakin rendah skor, maka indeks kebebasan pers makin baik. Adapun untuk mencapai level IKP dengan level bebas dibutuhkan skor minimal 90," ujar Djauhar.

Meski indeks kebebasan pers di Indonesia cenderung membaik dalam lima tahun terakhir. Namun angka itu masih relatif rendah, mengingat peringkat Indonesia masih jauh dibandingkan negara-negara lain.

Djauhar menyatakan survei IKP meliputi pada tiga aspek yakni lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi, serta lingkungan hukum.

Narasumber dari unsur kepolisian yang diwakili Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera, SIK mengatakan, ada hal-hal yang kadang tidak diloloskan untuk diberitakan karena pertimbangan keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Ada hal yang kadang disembunyikan karena untuk kepentingan penyelidikan," ujar Frans.

Dalam hal ini, polisi berpegang pada Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Selain itu, ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam Pasal 5 (1) disebutkan: Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Kendati demikian, pihak kepolisian menyadari bahwa tanpa media pertanggungjawaban ke publik tidak ada.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim, Aris Agung Paewai, SSTP, MM membawakan tema "Membangun hubungan yang sehat dengan Pers". Namun tema itu ia ganti dengan alasan lebih pas dengan tema "Bermitra dengan media, Bersahabat dengan wartawan."

Menurutnya, selama ini hubungan Pemprov Jatim dengan wartawan sudah cukup baik. Pihak pemprov sudah memfasilitasi dan menyertakan wartawan dalam segala kegiatan Gubernur dan jajaran di bawahnya.

Sebagai contoh, pihak Pemprov Jatim secara rutin mengirimkan siaran pers dan foto-foto kegiatan Gubernur Jatim, Wagub Jatim, Sekdaprov Jatim, Ketua TP PKK Prov. Jatim, dan Ketua DPW Provinsi Jatim.

Membuat Email Grup Pokja Pemprov Jatim dan Non Pokja untuk keperluan percepatan penyebarluasan siaran pers dan foto kegiatan.

Selain itu, melibatkan wartawan dalam Pers Gathering. Hal ini dalam rangka pembinaan hubungan baik dengan Pers melalui kegiatan sosialisasi program/kegiatan unggulan Pemprov Jawa Timur secara umum serta evaluasi penyebarluasan informasi.

Kemudian ada Pers Tour dirangkaikan dengan Lomba Karya Tulis Wartawan (LKTW). Liputan khusus terkait produk unggulan dan topik khusus dengan obyek edukasi program unggulan Pemprov Jatim.

Aris juga menyampaikan bahwa tahun 2020 pihaknya akan mempersilakan semua wartawan yang ingin meliput di lingkungan Pemprov Jatim, tanpa harus masuk Pokja. Syaratnya, medianya harus sudah terverifikasi Dewan Pers dan wartawannya lulus uji kompetensi wartawan (UKW). (yus)

Berikut

TERPOPULER