DEWAN

JATIMPOS.CO/TRENGGALEK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur menggelar rapat Paripurna penyampaian keputusan DPRD Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2019 tentang catatan-catatan strategis atas LKPJ Bupati Trenggalek akhir Tahun anggaran 2018 kepada Bupati Trenggalek.

JATIMPOS.CO/TRENGGALEK - Plt Bupati Trenggalek, Jawa Timur, H Moch Nur Arifin menilai catatan-catatan strategis atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2018 merupakan semangat perbaikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan bentuk penyerapan anggaran.

JATIMPOS.CO/TRENGGALEK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2018 yang disampaikan beberapa waktu yang lalu oleh Plt Bupati Trenggalek.

JATIMPOS.CO/TRENGGALEK - DPRD Kabupaten Trengalek, Jawa Timur, melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) memanggil beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemerintahan setempat.

JATIMPOS.CO//MOJOKERTO- Guna pemantapan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perusahaan Air Minum Daerah Mojopahit Mojokerto (Perumdam), Pansus II DPRD Kabupaten Mojokerto lakukan konsultasi ke Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia  (Perpamsi ) di Jakarta, Selasa (9/4) .

Rombongan Pansus II DPRD Kab. Mojokerto dipimpin oleh Ir. H. Muh. Fauzi,  M.M dengan didampingi oleh OPD terkait diantaranya, Direktur PDAM Kab. Mojokerto Drs. Fayakun, Kepala bagian Perekonomian setda Kab. Mojokerto Nurul Istiqomah dan DPMPTSP Kab. Mojokerto, diwakili Kabid IMB DPMPTS. Akhmad Taufik S.sos MM.

Dalam berkonsultasi  Pansus II DPRD Kab. Mojokerto diterima langsung oleh Direktur Eksekutif PERPAMSI RI Jakarta . Ashari Mardiono didampingi oleh Karo Penyehatan PDAM. Risma Apriandhydi Gedung Graha Perpamsi di Cawang, Kramat Raya, Jakarta Timur.

Menurut Direktur Eksekutif PERPAMSI Ashari Murdiono bahwa Raperda Perumdam Majapahit Kab. Mojokerto ini sudah mengacu kepada PP 54 Tahun 2017 dan merupakan yang paling simpel dan sederhana. “Didalam filosofis prioritasnya pada PP 54/2017 bahwa air merupakan kebutuhan pokok manusia dan pertanian (tanaman pangan) harus tercukupi terlebih dahulu sebelum melaksanakan kerjasama dengan Industri, dunia usaha,”jelasnya.

Lanjut Ashari Murdiono ,  bahwa masalah kearifan lokal didalam suatu peraturan daerah yang khususnya perda Perumdam adalah bahwa kearifan lokal itu merupakan nilai-nilai yang baik pada PDAM untuk dijaga terhadap pencemaran lingkungan dan air diamanahkan untuk kehidupan pada umat manusia (hak asasi manusia) yang sudah diatur didalam UU No. 7 th. 2004 ttg SDA, UU No. 11 th. 1974 dan PP No. 121 ttg Penyediaan Air serta PP 122 ttg SPAM.” paparnya

Lebih jauh Ashari Murdiono menjelaskan bahwa dasar kearifan lokal itu sendiri sudah termaktub didalam Rencana Induk SPAM, adalah sebagai berikut : 1. Harus berdasarkan pada peta ketersediaan air (daerah aliran permukaan) dalam bentuk neraca, 2. Peta Demografi, 3. Peta Geografis dan Tata Ruang (agar dioverlay)

CSR bisa diatur didalam peraturan daerah silahkan atau yang paling aman diatur didalam peraturan bupati (lebih bersifat teknis dan continue), karena kegiatan usaha yang menghasilkan bagi industri ditentukan berapa saja sesuai kebutuhan.

Ditempat yang sama DPMPTSP Kab. Mojokerto Akhmad Taufik  mengatakan, bahwa kegiatan yang berhubungan dengan perijinan itu harus terukur dan terhitung yang dilakukan melalui OSS dan disentralkan kedalam lembaga sesuai dengan PP No. 54 th. 2017, dan perijinan pada air bawah tanah (ABT) merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi .”Pada Provinsi, seksi yang menangani terkait tambang dan Air bawah tanah (ABT) dilakukan oleh P2T Provinsi dan ESDM Provinsi Jawa Timur serta Kementerian PUPR.” Ungkapnya (din/adv)