JATIMPOS.CO/KABUPATEN BLITAR - Nama Rahmat Santoso salah satu Calon Wakil Bupati Blitar 2020 yang berpasangan dengan Rini Syarifah (Mak Rini), saat ini sedang ramai menjadi pembincangan di masyarakat.

Rasan-rasan itu muncul setelah Rahmat Santoso dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyidikan kasus suap dan gratifikasi mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, dalam perkara di MA pada tahun 2011—2016.

Rahmat Santoso dan seorang lagi bernama Subhannur Rachman, merupakan adik ipar dari Nurhadi. Keduanya berprofesi sebagai advokat. Mereka dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto (HS), terkait kasus suap dan gratifikasi senilai Rp 45.726 miliar.

Terkait pencalonan Rahmat Santoso sebagai Calon Wakil Bupati Blitar 2020, pengamat politik Dekan Fisipol Universitas Islam Balitar (Unisba) Blitar, Drs Hery Basuki, MM, menilai pemanggilan KPK itu sangat berpengaruh terhadap elektabilitas dan kepercayaan masyarakat.

Elektabilitas Mak Rini – Rahmat Santoso sebagai pasangan calon (Paslon) nomor urut 2 sangat turun. “Ini sangat berpengaruh, apalagi sebentar lagi akan digelar Pilkada Kabupaten Blitar,” kata Hery Basuki saat ditemui jatimpos.co di kantornya, Sabtu (28/11).

Menurutnya, aspek opini publik ini jelas membuat kubu sebelah diuntungkan. “Bisa saja ini sebagai angin segar bagi kubu sebelah, tinggal bagaimana peran mesin partai politik,” ujar Hery.

Tak bisa dipungkiri bahwa sifat politik itu dinamis, bisa saja –misalnya—tiga hari sebelum pencoblosan 9 Desember, tiba-tiba Rahmat Santoso dipanggil lagi oleh KPK. (sk)


TERPOPULER