JATIMPOS.CO/SURABAYA – Pemerintah kota Surabaya tengah mempersiapkan rencananya membangun pusat pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Bahkan, kini telah membentuk tim khusus dari berbagai instansi untuk merumuskan langkah konkrit, demikian pernyataan Wali kota Surabaya Tri Rismaharini dalam konferensi pers seusai peresmian puskesmas Wonokromo di Karangrejo VI/14, Rabu (15/5/2019).



Wali Kota Risma menjelaskan latar belakang pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3 itu. Banyak rumah sakit mengeluhkan tentang pengelolaan limbah B3. Saat itu, ia meminta staf-stafnya mendalami fasilitas pengelolaan limbah B3. Ternyata ada persoalan  yang perlu diselesaikan sebelum dilakukan pembangunan. Pertama, masalah hukum pengadaan alatnya karena barangnya akan diimpor. Dalam hal ini, Wali Kota sudah berkoordinasi dengan Menkumham.

Masalah kedua adalah pengelolaannya, bisa saja BUMD memakai PDAM Surya Sembada untuk mengelolanya, namun hal itu harus merubah Perda dan memakan waktu sangat lama. “Nah, masalah ketiga adalah apakah bisa kita coba kerjasama dengan pihak ketiga. Itulah gambaran masalah yang harus kami selesaikan, terus terang kami tidak mampu sendirian menyelesaikan ini. Karena kita punya 59 RS dan 4.970 praktek dokter yang tiap hari menciptakan limbah. saya mohon kami dibantu,” harapnya.

Wali Kota Risma menambahkan, setelah pertemuan itu akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan untuk membahas masalah ini. Bahkan, kalau perlu Wali Kota Risma akan menghadap kepada Presiden RI Joko Widodo. “Kalau perlu juga, kita berangkatkan tim ke Kitakyusu melihat langsung prosesnya di sana,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeko Surabaya Ery Cahyadi mengatakan tim khusus ini tertuang dalam SK Wali Kota. Tim ini terdiri dari perguruan tinggi, kejaksaan, kepolisian, kementerian dan dinas terkait. “Nama-nama lembaga dan instansi akan tertuang dalam SK. Tujuan tim ini sebenarnya untuk menyamakan persepsi dalam UU,” kata dia.

Ia mencontohkan, ada UU yang menyebutkan pengelolaan limbah B3 ini ada di pemerintah pusat. Namun, dalam UU lingkungan hidup, disebutkan siapapun lembaga atau badan yang mengakibatkan adanya sampah, bertanggungjawab mengelolanya, jadi dalam hal ini Pemkot Surabaya wajib mengelolanya. “Makanya seluruh stakeholder dikumpulkan dalam tim khusus agar persepsi terhadap UU sama semuanya,” imbuhnya.

Ery memastikan kondisi ini sudah pernah dihadapi Pemkot pada saat membangun TPA Benowo. Memang ada perbedaan UU antara Bappenas dan Depdagri, tetapi Wali Kota Risma terus cari solusi terbaik sehingga beberapa aturan dalam undang-undang itu dijadikan satu dalam rencana kerja syarat (RKS). “Sepertinya ini hampir sama dengan TPA Benowo dalam proses awalnya. Kita secepatnya akan buat kajian dengan tim yang sudah terbentuk, lalu dirapatkan dengan pihak kementerian-kementerian terkait,” pungkasnya. (fred)