JATIMPOS.CO//SURABAYA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan sosialisasi dalam pengelolaan pajak daerah di Graha Sawunggaling, komplek gedung Pemkot Surabaya, Selasa (26/3/2019). Hadir dalam acara itu sebanyak 545 pengusaha atau wajib pajak yang terdiri dari 425 pengusaha restoran, 48 pengusaha hotel, 62 pengusaha parkir dan 10 pengusaha hiburan.

Pertemuan itu diawali dengan sosialisasi perpajakan dan landasan hukum yang mewajibkan bayar pajak bagi pengusaha restoran, pengusaha hotel, pengusaha parkir, dan pengusaha hiburan. Bahkan, pada saat itu disosialisasikan tentang tata cara pelaporan pajak melalui sistem android bernama aplikasi Surabaya Tax.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjelaskan awal menjadi Wali Kota Surabaya tahun 2010 sekitar 50 persen wilayah Surabaya banjir. Namun, dengan pajak dari warga dan para pengusaha itu, Pemkot Surabaya terus melakukan pembangunan infrastruktur hingga akhirnya saat ini banjir sudah tinggal beberapa persen.

Oleh karena itu, Wali Kota Risma meminta para pengusaha itu untuk tidak khawatir karena membayar pajak kepada Pemkot Surabaya. Sebab, Wali Kota Risma menjamin pajak yang dibayarkan itu akan dipergunakan sebaik mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan. “Bayarkan pajak Bapak-Ibu sekalian, Insyallah kami amanah. Saya selalu cek setiap rupiah yang saya gunakan. Boleh dicek itu,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Wilayah VI Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwandha mengatakan para pengusaha itu sengaja dikumpulkan untuk memberitahukan bahwa KPK dengan Pemkot Surabaya sudah menjalin kerjasama untuk meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah, termasuk pendapatan dalam pajak restoran, hotel, parkir dan hiburan. (fred)