JATIMPOS.CO/KOTA MADIUN – Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun menjalin kerjasama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk membantu para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Madiun.

Bentuk kerjasama tersebut disepakati dalam sebuah Memorandum of Understanding (MoU).  Nota Kesepahaman Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) tersebut ditanda tangani langsung oleh Wali Kota Madiun, Sugeng Rismiyanto dengan Kepala BSN, Prof. Dr. Bambang Prasetya di Ruang 13 Sekretariat Daerah Kota Madiun, Kamis (18/4/2019).

Dalam prosesi penandatanganan Nota Kesepahaman itu, Pemkot Madiun juga mengundang pelaku UKM di Kota Madiun. Mereka mengikuti sosialisasi tentang pentingnya standardisasi bagi sebuah produk. Jika ada yang berminat untuk mengurus standardisasi produk, Pemkot Madiun siap memfasilitasi.

Wali Kota Madiun, Sugeng Rismiyanto (dua dari kiri) dan Kepala BSN, Bambang Prasetya (dua dari kanan) menandatangani MoU di Ruang 13 Kota Madiun.

----------------------------------------

“ Upaya kerjasama ini dilakukan untuk peningkatan kwalitas pelayanan kepada publik yang muaranya untuk memberikan kepuasan pelayanan Pemkot Madiun kepada masyarakat, “ Kata Wali Kota Madiun, Sugeng Rismiyanto.

Menurutnya, ada lima hal yang masuk dalam MoU. Yakni, usulan dan pengembangan Standart Nasional Indonesia (SNI), penerapan SNI, diseminasi standart penerapan dan penilaian kesesuian, peningkatan potensi SDM dibidang standart dan penilaian kesesuaian serta bimtek penerapan SNI dan kegiatan lainnya.

Wali Kota Madiun pun berharap kepada OPD, MoU ini tidak hanya semata menggugurkan kewajiban. Tapi harus ada manajemen target untuk perbaikan dan pembaharuan terkait dengan manajemen. Dimana OPD termasuk BUMD mengemban tanggungjawab yang cukup berat. Khususnya yang terkait dengan IKM yang ada di Kota Madiun.

Sementara itu Kepala BSN, Bambang Prasetya, mengatakan, setelah dilakukan penandatangan MoU, Kota Madiun yang telah maju, ke depannya akan lebih dahsyat karena sudah mengenal Standarisasi dan Penilaian Kesesuian (SPK).

Lebih lanjut dia katakan,  standardisasi ini bertujuan untuk membuka pasar global. Karena, menurut dia ketika menghadapi berbagai persaingan global biasanya standarisasi tidak dapat dihindari. Oleh sebab itulah standarisasi penting untuk diterapkan.

” Maka, dengan menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI), produk-produk yang ada di Kota Madiun dapat lebih berdaya saing,” ujarnya.

Setelah penandatangan MoU, dalam kegiatan itu juga dilakukan panel diskusi pembinaan pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing penerapan SNI ISO 370001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dengan narasumber Deputi Bidang Penerapan Standar dan  Penilaian Kesesuaian BSN, Dr Zakiah alaias Kiki dan dikusi panel pembinaan pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing dengan narasumber Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Heru Suseno, yang dihadiri perwakilan dari Industri Usaha Kecil (IKM).

“ Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini, semoga penerapan SNI di kota Madiun dan sekitarnya dapat meningkat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat,'' pungkasnya. (Adv/jum).

 

JATIMPOS.CO/SURABAYA - Indonesia merupakan pasar penting bagi Panasonic. Karena itu, tahun 2019 ini Panasonic menyiapkan serangkaian strategi bisnis terbaru untuk memperkuat pasar.

JATIMPOS.CO//TUBAN  Usaha Kecil Menengah (UKM) Batik Sekar Tanjung Kecamatan Jenu berhasil mengembangkan usahanya memproduksi batik. Hal ini tidak terlepas dari program binaan PT Pertamina (Persero) TBBM Tuban.

UKM yang berada di Desa Tasikharjo Kecamatan Jenu ini baru berumur tiga tahun dan memiliki tenaga pembatik 21 orang. Berkat dukungan penuh pihak pertamina para perempuan tangguh ini diberikan pelatihan yang selanjutnya dilengkapi dengan peralatan dan kelengkapan membatik. 

Ketua UKM Susiani menjelaskan, seluruh anggotanya di usaha ini berlatarbelakang menjadi ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki keterampilan membatik. Melalui program Corporate Social Responbility (CSR) dari Pertamina ini menjadi pintu masuk menyalurkan bakat yang diwadahi melalui UKM.

"Kita beruntung sekali karena diberikan kesempatan untuk berlatih membatik. Selain itu juga dibantu peralatan dan kelengkapan," kata Susiani kepada wartawan, Jumat (22/03/19).

Mengenai hasil produk, kata Susi, selama ini produksinya masih dijual tingkat lokal. Harganya relative terjangkau dan bervariasi tergantung motif. Untuk batik tulis harganya dibandrol Rp. 155 ribu - Rp. 200 ribu/lembar ukuran dua meter persegi. Sedangkan batik cap kisaran Rp. 135  Rp. 150 ribu/lembar tergantung motif batik yang diinginkan.

Sementara untuk produk unggulannya yakni batik bermotif bunga yang dijual kisaran Rp. 250  300 ribu/dua meter persegi.

 “Memang kita baru melayani lokal Tuban saja, agar lebih dikenal lagi kita juga selalu promosi melalui Medsos," tambah Susi.

Tak hanya produksi kain batik saja, UKM ini juga melayani baju siap pakai. Bermitra dengan penjahit yang ada di lingkungan setempat baju batik dijual antara Rp. 180  200 ribu tergantung ukuran dan motifnya.

Sementara itu bagian Operation Head Pertamina TBBM, Andarias A. Rambu merasa senang sekali melihat produktivitas UKM Batik Sekar Tanjung. Berkat binaannya ibu-ibu yang ada di sekitar ring perusahaannya masih terus semangat mengembangkan usaha batik. Ke depan pihak pertamina akan terus mendampingi kegiatan usaha ini dengan memberi penambahan modal, pelatihan, strategi marketing, dan akan diikutkan diberbagai pameran batik.

"Utamanya ini upaya untuk mencetak kemandirian warga melalui kegiatan UKM ini. Tentunya pendampingan akan terus dilakukan," pungkasnya. (Min)

 

JATIMPOS.CO//SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang tergabung dalam "Pahlawan Ekonomi" dan “Pejuang Muda” untuk fokus menggarap pasar dalam negeri. Pasalnya, pasar dalam negeri itu cukup besar.

"Sebetulmya pasar kita ini besar sekali. Justru kalau orientasinya keluar, saya khawatir pasar yang besar ini diambil dari luar," kata Wali Kota Risma saat menjadi pembicara di acara Bincang Kompas tentang Tanggung Jawab Swasta dalam Mengakselerasi UMKM yang digelar di salah satu hotel di Surabaya, Jumat, (15/3/2019).

Wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya itu juga menjelaskan bahwa pendapatan yang diperoleh ketika menggarap pasar luar negeri memang cukup tinggi. Namun, hal itu sangat rentan. "Enak memang dapat dolar, apalagi ada perbedaan kurs tinggi. Tapi, ini sangat rentan sekali, kena ombak sedikit saja berat. Kita memang orientasinya ke dalam negeri dulu, orang luar saja lirik kita," ujarnya.

Menurut Wali Kota Risma, yang paling penting bagi para pelaku UMKM saat ini adalah kualitas produk dengan harga diharapkan bisa sesuai. Artinya, kalau harganya rendah dan kualitasnya jelek, maka itu akan sangat sulit bersaing dengan produk-produk dari luar negeri.

"Tapi, kalau kita dapat harga tinggi dengan kualitas bagus, maka mereka bisa saving. Sebenarnya itu permainanya. Jadi bukan mesti harus ekspor karena potensi kita luar biasa. Justru jangan sampai potensi yang besar ini diambil oleh orang lain," katanya.

Di samping itu, ia juga menambahkan bahwa saat ini kebutuhan pasar dalam negeri sudah mulai tercukupi. Terbukti dengan eksisnya para pelaku UMKM itu dan juga ditambah dengan dukungan dari berbagai perusahaan yang ikut support dalam setiap acara Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda. (fred)

 

JATIMPOS.CO/BOJONEGORO - Bupati Bojonegoro Dr Anna Mu’awanah memberikan pembinaan kepada Kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) atau UEP (Usaha Ekonomi Produktif) di Kecamatan Sumberejo, Sabtu siang (23/02/2019).