JATIMPOS.CO/TRENGGALEK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur menggelar rapat Paripurna penyampaian keputusan DPRD Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2019 tentang catatan-catatan strategis atas LKPJ Bupati Trenggalek akhir Tahun anggaran 2018 kepada Bupati Trenggalek.



Rapat paripurna digelar di Gedung Graha Paripurna DPRD Kabupaten Trenggalek yang di hadiri OPD, Camat se-Kabupaten Trenggalek, Sekda, dan para Asisten Setda, Selasa (16/4).

Agus Cahyono, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek yang menjadi  juru bicara pihak dewan memaparkan, proggres yang kini tercapai pada tahun anggaran 2018 tinggal memperbaiki dan ketersediaan ruang di tahun Perubahan Anggaran (PA) tahun 2019 nanti.

"DPRD Kabupaten Trenggalek berharap pada tahun berikutnya penurunan angka kemiskinan lebih progresif capainnya," ungkapnya.

Penurunan angka kemiskinan, dikatakan politisi asal PKS ini diperlukan agar instrumen lain mereduksi dalam percepatan pembangunan manusia seutuhnya. "Hal ini dilakukan agar mampu mengejar target SDGs Tahun 2030, dunia tanpa kemiskinan dalam bentuk apapun," terangnya.

Masih menurutnya, kritikan yang harus diungkapkan adalah naskah penyajian materi, ternyata tanpa dibubuhkan data daerah miskin berikut dokumen lainnya.

"Dokumen LKPJ Bupati Trenggalek akhir Tahun anggaran 2018 tidak menyajikan informasi kantong kemiskinan yaitu Desa, Kelurahan, dan Kecamatan berada," tegasnya.

Lebih lanjut, kini pihaknya menagih progres pengentasan kemiskinan apalagi Trenggalek sudah mempunyai program unggulan untuk mengatasi permasalahan ini yakni Gerakan Tegok ke Bawah Angka Kemiskinan (Gertak) yang telah berjalan dua tahun lebih.

"DPRD Kabupaten Trenggalek meminta data kemiskinan per-Desa, Kelurahan serta Kecamatan se-Kabupaten Trenggalek agar petanya jelas serta dapat diversifikasi," tegasnya.

Alasannya, dengan dukungan data yang valid dan akuntabel, maka pola penanganannya akan lebih mudah, cermat dan tepat. "Dengan data yang jelas akan memudahkan dalam intervensi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan lokasi yang di butuhkan serta lebih efektif," tukasnya.

Selanjutnya, Agus juga menyampaikan, penyebab meningkatnya SILPA Tahun Anggaran 2018, karena  Pemerintah Daerah tidak melakukan Identifikasi penyebab atas meningkatnya SILPA.

Menurutnya, identifikasi meningkatnya SILPA Tahun anggaran 2018 sangat penting agar tidak terulang lagi pada tahun berikutnya.

“Mengingat Tahun 2019-2021 merupakan tahun pemantapan menuju percepatan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi daerah, serta diperlukan penyerapan anggaran yang maksimal agar target kinerja RPJMD terpenuhi," pungkas Agus Cahyono. (ham)