JATIMPOS.CO/PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Hamdi menegaskan hak interpelasi kepada Bupati Pamekasan tidak ada kaitannya dengan kasus pemalsuan tandatangan. Interpelasi itu akan tetap berjalan, meskipun keberlangsungannya sempat diragukan oleh berbagai elemen masyarakat Pamekasan, Jawa Timur.


"Interpelasi itu sudah menjadi keputusan DPRD jadi tidak mungkin gagal dan kasus pemalsuan tanda tangan itu kasus lain yang sangat jauh hubungannya dengan hak interpelasi," kata Hamdi, Jumat (10/7/2020).

Politisi PBB itu mengatakan, mengawal persoalan Interpelasi ini tentunya tidak mudah, bahkan tidak jarang berbagai pihak mencoba untuk mengambil keuntungan dari kegaduhan ini. Sehingga, interpelasi ini dikait-kaitkan dengan persoalan baru (pemalsuan tanda tangan).

"Kalau kemudian ada oknum yang memanfaatkan situasi ini atau kondisi ini, maka saya sampaikan percuma saja," tegas alumni aktivis PMII Unira itu.

Hamdi berharap, semua elemen masyarakat yang masih meragukan keberlangsungan hal tersebut untuk tetap bersabar. Sebab, persoalan ini akan tetap berlanjut. "Jadi, tidak perlu khawatir semua akan jelas nantinya dan kita tunggu saja," tutupnya. (did)


TERPOPULER